Bayangkan kamu sudah mengabdi belasan tahun, melewati berbagai tes yang melelahkan, dan akhirnya berhasil menyandang status PPPK. Kamu merasa masa depanmu sudah aman. Tapi tiba-tiba, saat kamu sedang semangat-semangatnya mengajar, ada kabar bahwa anggaran untuk gajimu ‘digeser’ demi membiayai makan siang gratis. Rasanya seperti disambar petir di siang bolong, kan? Inilah kenyataan pahit yang terungkap dalam sidang uji materiil UU APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi kemarin. Bukan cuma soal angka di atas kertas, tapi soal air mata para guru yang merasa dikorbankan demi program populis.
Apa yang Sebenarnya Terjadi di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi?
Senin kemarin, suasana di gedung Mahkamah Konstitusi terasa jauh lebih emosional dari biasanya. Agenda sidangnya adalah pengujian materiil UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Fokus utamanya satu: penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kita semua tahu, konstitusi kita mewajibkan 20% APBN dialokasikan untuk pendidikan. Masalahnya, sekarang pemerintah memasukkan anggaran makan siang ini ke dalam pos 20% tersebut. Efek dominonya? Luar biasa mengerikan.
Seorang saksi yang hadir di persidangan tak kuasa menahan tangis saat menceritakan kondisi di lapangan. Dia memaparkan fakta yang bikin kita mengelus dada: setelah anggaran MBG ini dipaksakan masuk, terjadi gelombang PHK massal terhadap guru PPPK di berbagai daerah. Alasannya klise tapi mematikan, yaitu ‘anggaran daerah tidak mencukupi’. Padahal, guru-guru ini adalah tulang punggung literasi anak-anak kita. Ini bukan lagi soal politik, ini soal kemanusiaan dan masa depan pendidikan.
Dilema Perut vs Otak: Kenapa Anggaran Pendidikan Jadi Sasaran?
Pemerintah mungkin punya niat baik agar anak-anak sekolah mendapatkan gizi yang cukup. Tapi, apakah harus mengorbankan kesejahteraan mereka yang mendidik anak-anak tersebut? Berikut adalah beberapa poin krusial kenapa kebijakan ini dianggap bermasalah oleh para penggugat:
- Anggaran Pendidikan yang ‘Tercekik’: Pos 20% itu awalnya untuk gaji guru, renovasi sekolah, dan beasiswa. Kalau dipotong triliunan untuk makanan, pasti ada yang harus dikorbankan.
- Ketidakpastian Status Guru: Banyak guru PPPK yang kontraknya tidak diperpanjang karena pemda harus mengalihkan dana sharing mereka untuk mendukung program pusat ini.
- Prioritas yang Terbalik: Memberi makan anak yang sekolah, tapi sekolahnya tidak punya guru yang kompeten karena mereka semua sudah di-PHK. Ini kan aneh, ya?
Membedah Perubahan Anggaran: Sebelum dan Sesudah MBG
Agar kamu punya gambaran seberapa besar pergeseran ini, mari kita lihat perbandingannya secara sederhana. Angka-angka ini mencerminkan kekhawatiran para ahli ekonomi pendidikan yang dihadirkan di persidangan.
| Aspek Prioritas | Kondisi Sebelum MBG Terintegrasi | Kondisi Setelah UU APBN 2026 |
|---|---|---|
| Alokasi Gaji & Tunjangan | Mendapatkan porsi utama dan cenderung stabil setiap tahunnya. | Terancam dipangkas untuk menutupi biaya logistik makanan. |
| Kepastian Kerja Guru PPPK | Ada proses rekrutmen berkelanjutan untuk menutupi kekurangan guru. | Banyak kontrak diputus karena anggaran daerah dialihkan ke program makan. |
| Fasilitas Sekolah | Pembangunan ruang kelas baru dan perpustakaan tetap berjalan. | Anggaran pemeliharaan sarana prasarana menurun drastis. |
| Kualitas SDM Pengajar | Fokus pada pelatihan dan sertifikasi guru secara berkala. | Guru terbebani secara psikologis karena ancaman kehilangan pekerjaan. |
Melihat tabel di atas, jelas ada pergeseran paradigma yang cukup ekstrem. Pemerintah seolah-olah sedang berjudi dengan masa depan jangka panjang demi hasil instan yang terlihat di permukaan. Memang, anak yang kenyang itu penting, tapi siapa yang akan mengajar mereka kalau gurunya sudah tidak ada?
Kesaksian yang Menyayat Hati: ‘Kami Seperti Sampah yang Dibuang’
Dalam persidangan tersebut, sang saksi menceritakan betapa hancurnya mental para guru honorer yang baru saja mencicipi manisnya status PPPK. Banyak dari mereka yang sudah mengambil cicilan rumah atau biaya sekolah anak karena percaya pada janji pemerintah tentang stabilitas kerja. Namun, dengan adanya perubahan skema di UU APBN 2026, mereka justru menjadi kelompok pertama yang ‘dieliminasi’.
“Kami tidak anti dengan anak-anak yang diberi makan gratis, tapi tolong jangan ambil piring kami untuk mengisi piring mereka,” ujar saksi tersebut sambil terisak. Kalimat ini sangat menohok karena menggambarkan betapa pemerintah sedang melakukan praktik ‘kanibalisme anggaran’ di dalam sektor yang sama. Gizi itu penting, tapi pendidikan tanpa guru adalah kemustahilan.
Kenapa Guru PPPK Paling Rentan Terkena Dampak?
Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa harus guru PPPK yang kena? Kenapa bukan PNS atau pejabat saja yang dipotong gajinya? Ada beberapa alasan teknis yang membuat mereka jadi sasaran empuk:
- Sistem Kontrak: Berbeda dengan PNS yang punya kepastian hingga pensiun, PPPK bekerja berdasarkan kontrak yang harus diperpanjang secara periodik. Ini memudahkan pemda untuk memutus hubungan kerja dengan alasan anggaran.
- Dana Alokasi Umum (DAU): Banyak daerah yang mengeluh bahwa DAU dari pusat tidak bertambah secara signifikan, sementara mereka diwajibkan menyukseskan program MBG. Akhirnya, belanja pegawai adalah yang paling mudah dipangkas.
- Kurangnya Perlindungan Hukum: Meskipun statusnya ASN, posisi tawar PPPK masih dianggap lebih lemah dalam birokrasi daerah dibandingkan sejawat mereka yang PNS.
Dampak Jangka Panjang yang Tidak Boleh Kita Abaikan
Kalau fenomena PHK massal ini terus berlanjut, pendidikan kita sedang menuju jurang kehancuran. Bayangkan sebuah sekolah dengan ratusan siswa tapi hanya memiliki dua atau tiga guru PNS. Sisanya? Kosong karena guru PPPK-nya sudah di-PHK. Apa yang akan terjadi?
Kualitas pengajaran akan merosot tajam. Guru yang tersisa akan mengalami burnout karena beban kerja yang tidak manusiawi. Pada akhirnya, anak-anak kita yang menjadi korban. Mereka mungkin kenyang secara fisik, tapi lapar akan ilmu pengetahuan. Apakah ini visi Indonesia Emas 2045 yang kita dambakan? Rasanya kok malah jadi Indonesia Cemas kalau begini caranya.
“Pendidikan bukan hanya soal memberi makan fisik, tapi juga memberi nutrisi pada pikiran. Jika pengajarnya diabaikan, maka kita sedang menghancurkan fondasi bangsa ini sendiri secara perlahan tapi pasti.”
Apa yang Bisa Kita Lakukan Sekarang?
Kita tidak boleh hanya diam melihat drama ini dari layar HP. Sidang di MK masih berlanjut, dan suara publik sangat berpengaruh dalam memberikan tekanan sosial. Inilah saatnya kita lebih kritis terhadap setiap kebijakan yang terdengar ‘manis’ di telinga tapi pahit di pelaksanaan.
Kamu bisa mulai dengan menyebarkan informasi ini agar lebih banyak orang yang peduli. Kita perlu mendorong pemerintah untuk mencari sumber pendanaan lain untuk program MBG, misalnya dari efisiensi perjalanan dinas pejabat atau pemotongan proyek-proyek infrastruktur yang tidak mendesak, bukan malah mengambil jatah pendidikan. Jangan sampai tangis saksi di ruang sidang itu hanya menjadi angin lalu tanpa ada perubahan nyata. Mari kita kawal terus nasib para guru kita, karena tanpa mereka, kita bukan siapa-siapa.
